Rhoma Irama Tuding Musica Studios Serakah!

Musica Studios

Rhoma Irama menuding Musica Studios serakah. Begitu juga dengan sejumlah musisi lainnya di tanah air seperti Sam Bimbo, Marcell Siahaan, Candra Darusman, Dwiki Dharmawan, Sandec Sahetapy, Dharma Oratmangun serta Ikke Nurjanah.

Semua menolak dan mengecam pihak Musica Studios yang telah melayangkan permohonan pengajuan uji materi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi pada 12 November 2021 yang lalu.

Tidak hanya para musisi, sejumlah organisasi yang menaungi para pemusik, pencipta lagu dan penyanyi seperti PAMMI, WAMI, FESMI, KCI, PRISINDO, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), LMK PAPPRI, dan LMK-Pelari Nusantara menyatakan menolak terhadap gugatan uji materi yang dilayangkan Musica Studios.

Gugatan Musica Studios

Gugatan yang dilayangkan Musica Studios ke Mahkamah Konstitusi melalui kuasa humumnya, Otto Hasibuan mencakup empat pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu pasal 18, 30, 122 dan pasal 63.

“Kami berusaha meluruskan undang-undang,” ungkap Otto Hasibuan. “Saya di sini membela pencipta dan membela produser. Kalau uji materi ini berhasil, besok-besok semua senang.”

Terkait dengan pasal 18 dan pasal 30 yang mengatur hak cipta lagu dan hak ekonomi atas karya pelaku pertunjukan yang dialihkan melalui sistem jual putus, setelah perjanjian mencapai waktu 25 tahun maka harus kembali kepada pencipta atau pelaku pertunjukan.

Baca juga:  Terpilih sebagai Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia, Ini Dia Profil Candra Darusman

Menurut Otto Hasibuan Undang-Undang tersebut merugikan produser, sehingga kedepan produser tidak akan mau lagi menjalin kerjasama dengan menggunakan sistem perjanjian tersebut serta lebih memilih menyewa hak cipta dan hak ekonomi.

“Dengan kondisi seperti ini, produser tidak akan mau lagi membuat perjanjian jual beli dengan pencipta dan pelaku pertunjukan,” ungkapnya.

Sebagai gantinya mereka akan menyewa, karena dengan cara tersebut biaya yang dikeluarkan produser untuk hak cipta dan hak ekonomi akan lebih sedikit.

“Dibandingkan dengan jual beli, sistem sewa angkamya akan jauh lebih kecil. Dan jika produsen memberlakukan sistem sewa, maka dapat menimbulkan kerugian bagi para pelaku industri musik utamanya pencipta dan penyanyi karena besar kemungkinan tidak ada lagi yang membeli karya mereka,” terang Otto Hasibuan.

Kuasa hukum Musica Studios ini menambahkan bahwa jika pencipta lagu, pemain musik dan penyanyi memberlakukan sistem royalti, maka dapat dibuat kontrak dengan produsen yang berisi hal-hal sebagaimana yang telah disepakati bersama, misalnya produser membayar toyalti sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama.

Baca juga:  Terpilih sebagai Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia, Ini Dia Profil Candra Darusman

“Hal ini dimungkinkan karena dalam membuat perjanjian ada asas kebebasan berkontrak,” paparnya.

Sedang untuk pasal 122 dan pasal 63, Otto Hasibuan berpendapat bahwa pasal tersebut merugikan produsen karena menghalangi hak konstitusionalnya dalam memperoleh persamaan dan keadilan.

“Saat ini telah terjadi pergeseran yang masif dalam perkembangan industri musik global, yakni jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi produser diperpanjang hingga 79 tahun atau lebih,” papar kuasa hukum Musica Studios ini.

Perlawanan Para Musisi

Menanggapi gugatan yang dilakukan Musica Studios ke Mahkamah Konstitusi, Rhoma Irama menyampaikan bahwa keinginan untuk merubah isi dari pasal yang telah ditetapkan pemerintah menunjukkan keserakahan dari perusahaan rekaman tersebut.

“Saya rasa ini, mudah-mudahan enggak salah, keserakahan kembali muncul sebagaimana yang terjadi di era-era dulu, ungkap Rhoma Irama.

Pendapat senada juga disampaikan Sam Bimbo, “Kami berjuang selama 4 tahun agar Undang-Undang Hak Cipta lahir. Ini teguran bagi kita para musisi untuk bangkit melawan kerakusan agar lebih adil dan beradab.

Sementara Candra Darusman, musisi yang juga Ketua Umum FESMI menyampaikan bahwa gugatan yang dilayangkan Musica Studios intinya adalah hendak mengubah atau menghilangkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta. Padahal Undang-Undang tersebut sudash dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi rasa keadilan.

Baca juga:  Terpilih sebagai Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia, Ini Dia Profil Candra Darusman

“Dalam pasal 18 disebutkan bahwa hak cipta sebuah lagu akan beralih kembali dari produser ke pencipta pada saat perjanjian telah mencapai jangka waktu 25 tahun. Namun, pihak Musica Studios ingin agar jangka waktu tersebut diubah menjadi 70 tahun. Karena itu kita lawan,” tegas Candra Darusman.

Gugatan Musica Studios menurut ketua tim pengacara para musisi, Panji Prasetyo, ditengarahi dapat merugikan para musisi dan ada upaya serta praktik yang tidak adil.

“Itu sebabnya harus dilawan. Untuk melawan ketidakadilan tersebut, kami telah mempersiapkan sejumlah argumen. Bagaimanapun juga Hak Cipta lebih penting dibandingkan hakl master,” terang Panji Prasetyo menanggapi gugatan dari Musica Studios. (*)

You May Also Like

About the Author: Artis Terkini